English Version
Jum'at, 10 September 2010
Main Menu
Beranda
Buku Tamu
Berita
Webmail
Link Website
Site Map
Staff Kami
Hubungi Kami
Informasi Menu
Selayang Pandang Maluku
Tentang BKPMD Maluku
Peluang Investasi
Panduan Investasi
Kawasan Industri
Hukum Dan Regulasi
Event Promosi
Komunitas Investasi
Komoditi Unggulan
Perikanan
Pariwisata
Pertanian/Perkebunan
Pertambangan
Kabupaten/Kota
Login Form





Lupa kata sandi anda?
Belum terdaftar menjadi pengguna? Silakan mendaftar di sini.
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Beranda arrow Hukum Dan Regulasi

Hukum dan Regulasi PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Administrator   
Monday, 25 September 2006

Hukum dan Regulasi

Secara de jure, penanaman modal di Indonesia telah diatur oleh sejumlah ketentuan normatif seperti :

Undang-Undang Penanaman Modal
Keputusan Presiden
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
  • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 58/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.
  • Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 59/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Pengendalian Penanaman Modal di Dalam Kawasan Pengembanagn Ekonomi Terpadu (KAPET) kepada Ketua Badan Pengelola KAPET.
  • Keputusan     Kepala   Badan   Koordinasi Nomor 60/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Nomor 5/SK/1989 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah Bagi Proyek-Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD.
  • Keputusan   Kepala   Badan Koordinasi Nomor 61/SK/2004 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Peraturan Gubernur Maluku
  • Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Maluku dan dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.






Terakhir diperbaharui ( Friday, 25 January 2008 )
 
Pencarian
« < September 2010 > »
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Berita Terbaru
Popular
Suara Anda
Bagaimana Kondisi Investasi Di Maluku Menurut Anda
 
Pengunjung
Saat ini terdapat 14 pengunjung online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday7
mod_vvisit_counterYesterday215
mod_vvisit_counterThis Week837
mod_vvisit_counterThis Month1904
mod_vvisit_counterAll90926
 
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
 
CopyRight @ 2006 Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku
Jl. Pantai Waihaong-THR Provinsi Maluku - Ambon. Telp.0911-353421
Best Resolution 1024 x 768 px