Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 58/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37/SK/1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi.
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 59/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Pengendalian Penanaman Modal di Dalam Kawasan Pengembanagn Ekonomi Terpadu (KAPET) kepada Ketua Badan Pengelola KAPET.
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 60/SK/2004 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Nomor 5/SK/1989 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah Bagi Proyek-Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD.
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Nomor 61/SK/2004 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Peraturan Gubernur Maluku
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Maluku dan dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
CopyRight @ 2006 Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Maluku
Jl. Pantai Waihaong-THR Provinsi Maluku - Ambon. Telp.0911-353421
Best Resolution 1024 x 768 px