Dalam rangka mendorong pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan Investasi serta tuntutan atas peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan Pelayanan sesual Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh banyak instansi mempunyai kesan yang berbelit-belit, menyulitkan serta rawan terhadap pungutan yang tidak jelas yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat serta biaya tinggi. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 tahun 2007 teritang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Maluku dan dilaksanakan melalul sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maka hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Maluku mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap upaya peningkatan investasi di daerah ini.

33 JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BKPMD PROVINSI MALUKU
Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan di BKPMD Provinsi Maluku meliputi 33 jenis perizinan antara lain :

Jenis dan Persyaratan Perizinan menurut Bidang Usaha Perikanan
Jenis dan Persyaratan Perizinan menurut Bidang Usaha Ketenaga Kerjaan
Jenis dan Persyaratan Perizinan menurut Bidang Usaha Pertanian
Jenis dan Persyaratan Perizinan menurut Bidang Usaha Pariwisata
Jenis dan Persyaratan Perizinan menurut Bidang Usaha Pertambangan
Jenis dan Persyaratan Perizinan menurut Bidang Usaha Koperasi
Jenis dan Persyaratan Perizinan menurut Bidang Usaha Penanaman Modal

 

ALUR PELAKSANAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)